Satukan Pandangan dengan OPD Soal Penanggulangan Kemiskinan

Jogja, dprd-diy.go.id – Pada Jumat (15/3/2019) Panitia Khusus (Pansus) BA 6 Tahun 2019 menjalankan agenda pertamanya, yaitu brainstorming dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan. Danang Wahyu Broto, Ketua Pansus BA 6 Tahun 2019 membuka dengan berpesan, “Kami berharap semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa menyampaikan masing-masing terkait Perda Keistimewaan ini, OPD inginnya seperti apa. Kami ingin tau sebelum masuk dalam Dewan itu seperti apa. Sehingga kita akan tau yang membedakan dengan Perda lainnya, aplikatifnya, kemudian harapannya apa. Kami harapnya aplikatif sehingga semua berjalan seperti yang kita harapkan.”

Dharma Setiawan, Pimpinan DPRD DIY, mengatakan bahwa hal yang sering menjadi permasalahan adalah kecilnya anggaran untuk mengatasi kemiskinan dan penanganan yang tidak strategis. Penanganan tersebut tidak memberikan dampak yang besar dan langsung. “Dari presentasi Bappeda, memang ditunjukkan kemajuan, tetapi terjadi karena masuknya investasi besar Bandara NYIA. Dari Perda ini kami inisiatif agar bisa jadi rujukan untuk menurunkan program-program strategis OPD. Harapan kami pada pembahasan Perda ini ada proyeksi target penurunan 7% itu sudah muncul,” harap Dharma di hadapan para OPD. Sejalan dengan Bambang Chrisnadi yang berharap agar seluruh elemen penanggulangan kemiskinan sudah dibahas dalam Perda ini, sehingga tidak perlu diadakan Peraturan Gubernur.

Sebelumnya Danang mengatakan bahwa hal mendasar yang perlu diluruskan sebelum melanjutkan rumusan pembahasan Raperda adalah data valid kemiskinan. Johanes De Britto Priyono, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY menjelaskan, “Data mikro masih banyak yang tidak valid. Dalam menentukan garis kemiskinan, DIY menghitung kebutuhan minimun untuk memenuhi standar yaitu 71% dari konsumsi makanan dan 29% non makanan. Hanya 29% dari total pembentuk garis kemiskinan, aset tidak dihitung karena bukan penentu kemiskinan. Karena konsepnya adalah konsep basic need (konsep dasar hidup layak). Sehingga ke depan harus ada metode teknis atau non teknis untuk mengukur kemiskinan.”

Terkait data kemiskinan, Danang mengatakan masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam pengolahan data tersebut. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Asisten Setda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan bahwa pengentasan kemiskinan sebenarnya berupa upaya untuk validasi data kemiskinan baik teknis atau non teknis, pengurangan beban keluarga miskin, serta pemberdayaan keluarga miskin. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal turut menyampaikan bahwa perlu ada diagnosa kemiskinan seperti apa yang dibidik oleh Perda Penanggulangan Kemiskinan ini.

Dinas Koperasi  dan UKM memberikan saran untuk mencapai angka penurunan sebesar 7% dibutuhkan peran dari instansi perguruan tinggi. Selain itu keterlibatan sektor swasta dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi solusi penting untuk membantu penanggulangan kemiskinan. Pada intinya pihak di luar kedinasan harus dilibatkan dengan mengerahkan sistem gotong royong. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*