Lembaga Ombudsman DIY Harap Bisa Jalin Sinergi dengan DPRD DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Nuryadi Ketua DPRD DIY dan Komisi A menerima audiensi dari Lembaga Ombudsman DIY pada Senin (24/01/2022). Kedatangan Lembaga Ombudsman (LO) DIY ini untuk melakukan koordinasi peluang kerja sama peningkatan pelayanan publik.

Suryawan Raharjo, Ketua Lembaga Ombudsman DIY menjelaskan bahwa kepengurusan LO DIY yang ada saat ini adalah kepengurusan dalam masa jabatan periode 2021-2024. Sementara dalam Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014 Lembaga Ombudsman LO DIY dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY telah dilebur menjadi satu sejak periode 2015-2018.

Pada masa periode yang tergolong awal ini pihaknya menyatakan niatnya untuk melakukan sinergi dengan seluruh elemen. Menurutnya seiring dengan perjalanan waktu, LO DIY perlu penguatan secara kelembagaan.

“Seiring perjalanan waktu, LO DIY perlu pengutan secara kelembagaan. Tidak hanya karena pandemi tapi karena perkembangan sosial masyarakat ini perlu (semakin butuh),” ungkap Suryawan.

Ia menyampaikan bahwa dalam Pergub DIY tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, LO DIY berwenang dalam memberikan penguatan terhadap masyarakat rentan. Meskipun begitu masyarakat DIY juga menyampaikan beberapa hal yang merupakan pengaduan instansi vertikal.

“Terkait masalah penanganan kasus pengaduan yang ada di instansi vertikal, kami juga menerima aduan dari masyarakat itu meksipun kewenangan ada di LO pusat. Masyarakat kita lebih dekat dengan LO DIY terkait dengan instansi vertikal pun (mereka) mendiskusikannya dengan LO DIY,” jelasnya.

Pada pertemuan ini pula pihaknya meminta dukungan kepada DPRD DIY agar LO DIY dapat menciptakan pelayanan kepada masyarakat di DIY yang aman dan nyaman. Ia juga berharap agar LO DIY dan DPRD DIY dapat bersinergi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sampaikan bahwa LO DIY dimaknai masyarakat tidak hanya lembaga milik pemerintah daerah. Lembaga yang kita bawahi ini adalah tempat diskusi dan (tempat) tanya masyarakat. Mohon arahan, dukungan, saran, dan kritik supaya LO DIY bisa menjadi lembaga tempat masyarakat bisa menyampaikan keluh kesah,” imbuhnya langsung kepada Ketua DPRD DIY.

Suryawan menambahkan soal pendidikan yang menurutnya masih ada pelanggaran rombongan belajar dan juga ada masalah dalam pendanaannya. Pihaknya telah melakukan diskusi dengan Dinas Dikpora Bantul dan ia juga berharap adanya orientasi dan pembinaan.

“Bidang koperasi, ada koperasi yang menjelma seperti kegiatan perbankan inilah yang menjadi masalah,” ungkap Suryawan menjelaskan permasalahan di bidang koperasi.

Terkait dengan bidang pemerintahan, LO DIY menemukan bahwa masih ada alih fungsi tanah kas desa. Sementara soal permasalahan yang ada di masyarakat, yakni masalah sosial menurutnya perlu didiskusikan tersendiri.

Menanggapi penyampaian dari LO DIY tersebut, Nuryadi mengatakan bahwa memang sebagai wakil rakyat, DPRD DIY memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengayomi masyarakat. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa LO DIY dan DPRD DIY dapat bekerjasama dalam memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat.

“Kita memang tidak satu struktur dalam bekerja (kewenagan) tapi bisa berdiskusi bersama. Soal masalah yang ada di masyarakat, kembali lagi coba didiskusikan dengan pemerintah terdekat seperti (pemerintah) kabupaten, karena kami juga banyak pertimbangannya,” jelas Nuryadi.

Sementara Ketua Komisi A, Eko Suwanto menjelaskan bahwa pada dasarnya LO DIY ini tidak terikat langsung dengan DPRD DIY. Hal ini karena LO DIY masih dibawahi oleh Biro Hukum, sehingga koordinasi dan komunikasi tetap harus melalui Biro Hukum.

Menurutnya sinergi yang dijalin ini akan baik jika komunikasinya juga baik. Eko menegaskan bahwa sejauh ini Komisi A selalu memberi kemudahan bagi Biro Hukum.

“Apa yang bisa disinergikan sebagai mitra Komisi A adalah Biro Hukum dan penganggaran LO DIY ini masuknya melalui Biro Hukum. Komisi A sejauh ini selalu menyetujui apa yang disampaikan Biro Hukum termasuk pimpinan (juga menyetujui),” jelas Eko.

Eko berharap selanjutnya LO DIY lebih sering melakukan koordinasi dengan Komisi A yang didampingi oleh Biro Hukum. Ia juga menyarankan agar LO DIY dapat melakukan koordinasi dengan selaras dengan Lembaga Ombudsman RI. 

Selain itu, Eko mengharapkan agar LO DIY juga dapat menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kepada DPRD DIY. Guna melakukan sinergitas, Eko berharap aduan yang masuk di LO DIY dapat dikelompokkan per bidang sesuai dengan ketugasan komisi.

“Dari aduan yang masuk sejak LO DIY berdiri, diidentifikasi mana yang ketugasan OPD (bidang sesuai kewenangan komisi). Dari pengelompokan ini bisa sinergi dengan DPRD DIY yang disampaikan oleh Biro Hukum,” jelas Eko. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*