Jogja, dprd-diy.go.id – Boedi Dewantoro, Ketua Pansus BA 3 Tahun 2022 memimpin public hearing Pansus pada Selasa (15/03/2022) di Ruang Rapur Lt 1 Gedung DPRD DIY. Forum ini juga dihadiri oleh pakar untuk menjelaskan dan memaparkan pandangan mereka terkait perencanaan pembangunan di DIY.
Boedi Dewantoro menjelaskan bahwa sebagai fungsi legislasi anggota dewan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Dewan memerlukan pandangan serta masukan dari lembaga-lembaga maupun tokoh-tokoh masyarakat terhadap bagaimana progress yang terjadi.
Timothy Apriyanto dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DIY menerangkan bahwa rencana pembangunan jangka menengah saat ini akan berakhir pada 2022, sedangkan untuk jangka panjangnya pada 2025. Timothy menyarankan sebaiknya ada sinkronisasi antara rencana pembangunan jangka menengah dengan rencana pembangunan jangka panjang sehingga periodisasinya berakhir bersamaan tepat waktu.
“Kita membutuhkan suatu terobosan kebijakan untuk menjembatani selama 3 tahun ini supaya rencana pembangunan jangka menengah kita yang berakhir tahun 2022 diperpanjang hingga 2025,” ungkap Timothy.
Lebih lanjut Timothy juga menjelaskan terkait pembangunan yang sebaiknya mengarah pada konteks green economy. Karena menurutnya, kedepannya masalah yang timbul adalah masalah energi dan makanan.
“Peluang yang ada di DIY itu sangat besar. Bukit karst di Gunung Kidul. Jika kita berbicara tentang energi ternyata ini merupakan suatu potensi ekonomi yang bisa kita manfaatkan dengan mekanisme Carbon Trading,” tambah Timothy.
Paryanto dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mencertikan dalam 2 tahun terakhir ini, semua yang ada dalam proses Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tidak bisa disampaikan melalui Pagu anggaran kelurahan karena adanya persyaratan Kartu Menuju Sejahtera atau yang lebih dikenal Kartu Identitas Miskin.
“kami mencoba menyampaikannya apabila ada anggota dewan yang melakukan Reses di tempat kami untuk mencari pokok-pokok pikiran, dan hasilnya, masyarakat yang tidak bisa mengikuti pelatihan karena terkendala di persyaratan (KMS) bisa ikut pelatihan di Pokir provinsi,” ungkap Paryanto.
Andri dari Kemenkumham menyoroti perihal pemanfaatan energy yang dipaparkan Timothy Apriyanto. Menurutnya pemanfaatan tenaga kelistrikan saat ini semakin luas, harapannya masyarakat mau belajar teknologi baru tentang tenaga air, angin, matahari, dan sumber tenaga lainnya.
Andri mengharapkan pemerintah mau mendorong untuk pemanfaatan turbin air.
“Kita memiliki air yang melimpah, air, kali. Dibuat turbin yang sederhana saja, yang jelas bisa buat satu rumah. Dengan teknologi yang sekarang, saya rasa pasti bisa dilakukan untuk membuat turbin air untuk menerangi 1 rumah,” ungkapnya.
Menanggapi semua masukan yang ada, Boedi Dewantoro mengatakan bahwa apa yang disampaikan pada saat itu akan menjadi catatan yang nantinya akan disampaikan ke Pansus.
Boedi juga mengharapkan pemerintah khususnya DIY harus mencontoh negara-negara maju terkait kebijakan yang didasarkan pada data dan kajian. (Ys)
Leave a Reply