Pansus BA 4 dan 5 Tahun 2020 Minta Kejelasan Penentuan Tarif Perumda Air Bersih

Jogja, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus (Pansus) BA 4 dan 5 Tahun 2020 kembali mengadakan rapat kerja untuk melanjutkan pembahasan Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY.  Yuni Satia Rahayu ketua pansus didampingi Aslam Ridlo wakil ketua pansus memimpin rapat kerja yang berlangsung pada Kamis (20/02/2020).

Pada kesempatan ini Dwi Wahyu anggota pansus mempertanyakan terkait penjelasan tarif yang tidak dicantumkan dalam raperda. Menurutnya harus ada pedoman untuk menetapkan tarif dan pemberiannya yang harus dituliskan dengan detail dalam raperda ini.

Dewo Isnu Broto, Kepala Biro Hukum DIY menanggapi bahwa dalam penyusunan tarif, pemda menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2016 sebagai pedomannya. Menurut Dewo, pedoman ini menjadi penguat dari keputusan gubernur nantinya dalam penentuan tarif.

“Dalam Permendagri nomor 71 tahun 2016 ini jadi pedoman ketika dari perumda akan menyusun tarif. Tarif juga harus berdasarkan keputusan gubernur dan penguatnya adalah pemendagri ini. Kedua pedoman ini harus diterapkan, karena ini nanti akan diperiksa BPK,” jelasnya.

Dwi menambahkan agar dalam raperda ini dituliskan sejauh mana anggota dewan berperan. Dwi meminta agar anggota dewan turut dilibatkan dalam penentuan tarif. Hal tersebut semata–mata agar DPRD DIY dapat membantu pengalokasian subsidi dari APBD jika suatu saat diperlukan.

Senada dengan Dwi, Atmaji yang juga anggota pansus turut meminta kejelasan peran serta DPRD DIY dalam penyusunan tarif. Menurut Atmaji, hal ini penting agar DPRD DIY melalui peran budgetting dapat mengetahui asal dan hasil dari ketetapan tarifnya.

“Supaya kita dewan bisa terlibat, bisa dibuat pasal baru soal tarif atau pengawasannya. Agar DPRD tahu penentuan tarifnya, sehingga misal suatu saat ada pemberian subsidi dewan tahu kronologinya dan masyarakat yang mempertanyakan bisa lebih jelas,” tutur Atmaji.

Dewo menanggapi bahwa tujuan dari pembentukan perumda ini adalah terciptanya fleksibilitas dan profesionalitas. Menurutnya anggota dewan tetap dapat menjalankan fungsi pengawasannya dalam pelaksanaan perumda ini.

Dewo menambahkan bahwa dewan pengawas dan direksi memiliki tugas dan fungsi dalam penentuan tarif. Hal ini sebagaimana yang tertulis di pasal 19 tentang kewenangan direksi. Dewo menegaskan pemilihan direksi pun dilakukan secara komperhensif agar memenuhi ketentuan dan bersikap profesional.

“Peran dewan bisa tetap dominan mengawasi pelaksanaannya. Penetuan tarif tidak bisa melibatkan DPRD, sebab sudah ada dewan pengawas ada direksi, dalam pasal 19 sudah jelas dituliskan. Sehingga dengan adanya ini, pasti dewan pengawas dan direksinya dipilih sesuai kriteria dan bisa profesional,” terangnya.

Sementara Aslam meminta agar dalam raperda ini ditambahkan bab baru mengenai tarif. Aslam menjelaskan bahwa raperda ini perlu diberikan penjelasan mengenai penyusun tarif, yang menetapkan tarif, dan ketentuan lebih lanjut dalam peraturan gubernur.

“Dalam perda ini belum disusun tiga hal, siapa yang menyusun, siapa yang menetapkan, dan tata cara semisal ada pemberian subsidi. Dalam bab ini dijelaskan bahwa dalam pergub nanti juga diatur dengan jelas mekanisme dan waktu pemberian subsidi,” ungkap Ketua Fraksi PKB ini.

Selanjutnya Yuni mengatakan bahwa keesokan harinya pansus akan mengadakan finalisasi pembahasan. Kepada pihak terkait, Yuni meminta agar bab baru yang diusulkan oleh Aslam sudah dapat dipaparkan pada esok hari. (fda)

1 Trackback / Pingback

  1. Pansus BA 4 dan 5 Finalisasi Pembahasan Raperda - e-Parlemen DPRD DIY

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*