Pansus Raperda KIP Memasukkan Pasal Tentang Disabilitas

Jogja dprd.diy.go.id – Panitia Khusus (Pansus) BA 12 Tahun 2020 kembali menggelar rapat kerja (raker) pada Kamis (27/08/2020) di Ruang Lobi lantai 1 gedung DPRD DIY.  Rapat tersebut membahas  draf Raperda DIY tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik. 

Eko Suwanto, Ketua Pansus  menyampaikan bahwa tujuan Raperda Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik ini untuk mewujudkan keterbukaan dan kejujuran dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran di daerah. Selain itu raperda juga ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik serta meningkatkan partisipasi dan transparansi terkait pembangunan dan penganggaran di daerah.

Raker ini terfokus pada Bab III tentang Informasi Publik pasal 26-28. Perubahan dan penambahan pasal 26 ayat 1 Informasi publik terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi yang dikecualikan.

Moh. Hasim dari Komisi Informasi Daerah (KID) mengusulkan poin (c) informasi publik atas dasar permintaan. Namun poin tersebut tidak disetujui oleh anggota pansus lainnya.

Dilanjutkan dengan penambahan pasal 2 ayat 2 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, ditambahkan poin (a) informasi tentang kebijakan dan penganggaran di daerah. Juga penambahan poin (e) informasi publik atas dasar permintaan.

Pasal 26 juga ditambahkan ayat 4 berisi tentang informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf (b) sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara Sri Surani (KID), memberikan saran untuk menambahkan ayat ke (4) pada pasal 28, karena bahwasannya pada ayat tersebut belum mengatur akses informasi untuk kaum minoritas (disabilitas). Ayat (4) tersebut berisi tentang pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyediakan kebutuhan kelompok minoritas atau disabilitas.

Perubahan pasal 28 juga terdapat dalam ayat (1), tentang pelayanan informasi publik dapat dilakukan melalui : a. bersemuka, b. teknologi informasi dan komunikasi, c. media elektronik, d.media cetak; dan /atau, e. media luar ruang. anggota pansus menyepakati perubahan dan penambahan tersebut

Eko Suwanto berharap terkait dengan peran serta masyarakat melalui raperda ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan mengenai tata kelola keterbukaan informasi publik. (bor/az)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*