Pelajari Pengelolaan Pendidikan DIY, DPRD DKI Jakarta Lakukan Kunjungan Kerja ke DPRD DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD DIY menerima kunjungan kerja dari Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan DPRD DKI Jakarta pada Jumat (26/10/2018) di Ruang Rapat Paripurna Lantai 1. Dipimpin oleh Achmad Nawawi, DPRD DKI Jakarta mengadakan kunjungan kerja dalam rangka memperoleh informasi dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini untuk pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan. Rany Widayati selaku Wakil Ketua DPRD DIY menerima kunjungan didampingi oleh Hamam Mutaqim sebagai anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY.

Achmad menyampaikan beberapa pertanyaan umum dari DPRD DKI Jakarta kepada DPRD DIY terkait pendidikan di DIY seperti bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Sekolah Swasta atau Madrasah dan petugas khusus untuk mengurus Sekolah Swasta. Beberapa pertanyaan juga diajukan oleh Anggota Pansus Pendidikan dari DPRD DKI Jakarta seperti upah guru honorer dan sistem pembagian bantuan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah).

Hamam menjelaskan bahwa sampai saat ini Pemda DIY sudah menerapkan pemberian dana APBD untuk Sekolah Negeri maupun Swasta. Untuk Sekolah Swasta, Pemda memberikan bantuan melalui BOSDA dengan perhitungan anggaran perorangan, namun jika dana yang didapat masih kurang memenuhi maka akan diambilkan melalui BOSNAS (Bantuan Operasional Sekolah Nasional). Jumlah dari BOSDA per sekolah sendiri tidak bisa ditentukan secara khusus, karena dana BOSDA akan diberikan berdasarkan jumlah siswa di sekolah. Memang sampai saat ini bantuan untuk Sekolah Swasta belum untuk sarana prasarana. Hamam juga menjawab bahwa di DIY masih belum ada bagian khusus yang mengurus Sekolah Swasta secara khusus.

Sementara itu untuk siswa kurang mampu, Pemda DIY sudah menerapkan sistem zonasi bagi siswa pendaftar Sekolah Negeri unggulan, sehingga siapapun dapat mendaftarkan diri di sekolah unggulan ini. Yuni, perwakilan Dinas Dikpora mengungkapkan bahwa di DIY belum ada sekolah boarding untuk siswa tidak mampu, namun pemerintah sudah melakukan upaya fasilitas untuk siswa tidak mampu dengan memberikan beasiswa. “Untuk mengatasi hal ini melalui APBD kita memberikan bantuan biaya untuk siswa kurang mampu melalui kartu cerdas, untuk semua anak yang mempunyai kartu kita berikan beasiswa dari APBD,” jelas Yuni. Menurut Yuni saat ini soal guru honorer, pemerintah juga sudah memberikan perhatian. Saat ini guru honorer masih mendapatkan UMP (Upah Minimum Pegawai) sebesar 800 ribu rupiah, namun dicanangkan pada 2019 nanti mendapatkan dana insentif guru 1,6 juta rupiah dari APBD DIY dan BOSDA. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.