Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2018

Juru Bicara : Agus Sumartono, S.Si

Assalamu’alaikum wr. wb.

Yang kami hormati,

Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD DIY

Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekan-rekan Anggota DPRD DIY

Para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekan-rekan wartawan serta segenap undangan yang berbahagia

Alhamdulillahi robbil alamin puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang APBD Perubahan DIY Tahun Anggaran 2018. Ucapan terimakasih kami sampaikan pula kepada Gubernur yang telah menyampaikan penghantaran Raperda tentang APBD Perubahan DIY Tahun Anggaran 2018 pada hari Senin Legi, 3 September 2018.

Sidang paripurna yang kami hormati.

Selanjutnya terhadap raperda APBD Perubahan tahun angggaran 2018 ini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi DIY yang digunakan dalam asumsi perubahan APBD 2018 ini mengalami perlambatan dari 5.46 % menjadi 5,43 % sementara inflasi mengalami kenaikan dari 2,9 % menjadi 3,01 %. Fraksi PKS mohon penjelasan hal-hal apa saja yang menyebabkan pelambatan ekonomi dan kenaikan inflasi ini dan apa pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat, gini ratio dan penurunan angka kemiskinan di DIY.
Fraksi PKS menanyakan bagaimana progress penanganan kemiskinan selama tahun 2018 ini, apakah target penurunan angka kemiskinan di akhir 2018 akan tercapai, terobosan dan langkah antisipasi apa yang akan dilakukan pada APBD Perubahan ini ?
Pada pos pendapatan mengalami penurunan di antaranya pada Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 19,51 M dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus atau Dana Keistimewaan sebesar Rp 26,56 M. Penurunan ini diakibatkan SiLPA tahun anggaran 2017 sebagai pengurang transfer tahun anggaran 2018. Langkah yang akan ditempuh adalah meningkatan pendapatan daerah berupa menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 149,35 M. dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat dan kenaikan inflasi apakah menaikkan PAD ini merupakan langkah yang tepat, mohon penjelasan.
Permasalahan utama Belanja Daerah tahun 2018 adalah kesiapan SDM dalam menterjemahkan target kinerja dari prioritas anggaran serta orientasi program yang masih spasial sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dan dampak yang ditimbulkan. Fraksi PKS meminta penjelasan kebijakan apa yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan ini. Fraksi PKS khawatir apabila masalah ini tidak diselesaikan akan berdampak pada capaian belanja tidak sebanding dengan capaian kinerja Pemerintah Daerah.
Sehubungan dengan bencana alam di Lombok Nusa Tenggara Barat, Fraksi PKS meminta Pemerintah DIY mengalokasikan bantuan yang bersumber dari APBD Perubahan 2018 kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Mohon tangggapannya.

Sidang paripurna yang kami hormati.

Demikian pandangan umum Fraksi PKS DPRD DIY terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018. Hal-hal yang belum kami sampaikan dalam rapat paripurna ini akan kami sampaikan dalam rapat kerja selanjutnya. Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 September 2018