Pembahasan Draf Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

Jogja, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus (Pansus) BA 21 Tahun 2021 menggelar raker (rapat kerja) untuk melanjutkan pembahasan Raperda mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, pada Senin (4/10/2021). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus, Sofyan Setyo Darmawan dan dihadiri oleh Koeswanto sebagai Ketua Komisi D didampingi Anggota Pansus BA 21, Disdikpora, Biro Hukum, Disnakertrans, serta Dinas Sosial.

Sofyan menyampaikan bahwa rapat kali ini akan melanjutkan pembahasan serta mencermati masukan-masukan yang diterima dari public hearing beberapa waktu lalu.

“Masukan-masukan ini perlu kita cermati, pasal apa saja yang sekiranya bisa kita akomodir dan pasal-pasal apa saja yang harus terpaksa kita block dan disesuaikan,” ungkap Sofyan.

Kemudian, Sofyan mengusulkan perubahan judul terkait Raperda tentang Pendidikan Khusus yang semula ‘Penyelenggaraan Pendidikan Khusus’ menjadi ‘Penyelenggaraan Pendidikan untuk Disabilitas’.

“Judul saya kira memang perlu diubah, misalnya menjadi Penyelenggaraan Pendidikan Disabilitas/ bagi Difabel atau Disabilitas Cerdas Istimewa/ Bakat Istimewa. Usulan perubahan tersebut saya kira agar banyak pihak dapat merasa lebih nyaman,” ujar Sofyan.

Sofyan menambahkan bahwa usulannya tersebut dimaksudkan agar langsung mencerminkan makna dari istilah Pendidikan Khusus.

“Judul Pendidikan Khusus (Disabilitas Cerdas Istimewa/ Bakat Istimewa) diubah menjadi Penyelenggaraan Pendidikan Difabel, Cerdas Istimewa/ Bakat Istimewa itu karena agar mencerminkan langsung terhadap isinya daripada ditafsirkan menyimpang dari istilah Pendidikan Khusus itu sendiri,” imbuh Sofyan.

Isnaini, perwakilan dari Biro Hukum memberikan masukan terhadap judul yang diusulkan oleh Sofyan tersebut agar tetap menjaga konistensi terkait UU Disabilitas.

“Terkait judul, harus melihat UU No 8 th 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Paradigma yang digunakan sesuai dengan UU Disabilitas, dan untuk menjaga konsistensi tidak perlu mendetail dalam penulisan judul. Jadi, judul Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang mana Berkebutuhan Khusus sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3,” jelas Isnaini.

Dalam raker pembahasan raperda ini, disepakati bahwa ‘Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus’ merupakan judul yang digunakan sebabagi pengganti judul Raperda sebelumnya.

Bahtiar, perwakilan dari Disnakertrans menambahkan bahwa pengertian Guru Pendidikan Khusus, dan Guru Pembimbing Khusus harus diperjelas lagi.

“Perlu diperjelas lagi bahwa pengertian Guru Pendamping Khusus adalah guru pada satuan pendidikan khusus yang diperbantukan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan Guru Pembimbing Khusus merupakan guru dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu sendiri,” jelas Bahtiar.

Sofyan, selaku Pimpinan menambahkan ULD (Unit Layanan Disabilitas) merupakan suatu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas agar dibuat lebih rinci dan dapat berfokus di sektor Pendidikan, yang awalnya hanya ULD lalu menjadi ULDD (Unit Layanan Disabilitas Pendidikan). (dta/lau)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*