Raker Pansus: Naskah Akademik dan Raperda Penambahan Penyertaan Modal PT Bank BPD DIY Tahun 2018-2025

Jogja, dprd-diy.go.id – Rapat Pansus terkait penyertaan modal pada BUMD diselenggarakan di Ruang Loby Lantai 1 DPRD DIY pada Jumat (28/9/2018) siang. Raker yang dimulai pukul 13.29 dibuka oleh Suharwanto selaku ketua pansus dengan agenda paparan narasumber analisis investasi terkait penyertaan modal daerah pada BUMD dan PT Asuransi Bangun Askrida. Pihak yang menghadiri yaitu Biro Hukum Pemda DIY, BAPPEDA DIY, tim peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik dari UGM. Pimpinan mengawali dengan menyampaikan bahwa pembahasan sudah dimasukkan di RPJMD, artinya sudah ada pertimbangan atau disesuaikan untuk menambah penyertaan modal oleh Pemerintah DIY.

Dari Biro Hukum, Dewo Isnu Broto, memaparkan telah melakukan pembahasan dan diskusi terkait dampak investasi pada keuangan daerah. Dilihat dari pendapatan asli daerah dan belanja daerah, ada peluang dalam rangka peningkatan pendapatan. Berangkat dari hal itu, kali ini mengajak tim peneliti akademisi, agar bisa mendongkrak pendapatan sektor non-pajak, harapannya dapat mengetahui gambaran nyata dampak investasi yang dilakukan.

Melanjutkan pemaparan dari Tim Peneliti UGM, Awaludin L, S.E, M.Si membahas terkait ada tiga topik dalam penelitian ini yaitu, pertama kebijakan fiskal yang dimiliki. Kedua, kinerja probilitas BPD DIY. Ketiga Aspek Regulasi dan Hukum BPD DIY. Salah satu isi dari pertimbangan tambahan penyertaan modal adalah memperkuat ketahanan kelembagaan Bank dan meningkatkan kemampuan bank menyerap resiko. Sedangkan dalam ruang fiskal pada tahun 2012 s/d 2016, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ruang fiskal yang cukup memadai.

Pertanyaan yang disampaikan yaitu apakah angka yang diajukan aman untuk dilaksanakan. Tim peneliti menjawab bahwa angka yang disarankan diharapkan tidak bergeser, nilainya yang cukup besar dianggap aman. Namun perlu agenda penganggaran sebagai antisipasi. Selain itu perlu dipertimbangkan prioritas investasi yang dibutuhkan.

Suharwanto menyampaikan bahwa diujung pembahasan kaitan dengan tim peneliti porsinya menilai. Ketika teknisnya, sesuai wewenang Kepala Daerah yang berhak mengelola kebijakan tersebut. Dari rapat diatas, Suharwanto menyampaikan bahwa tim peneliti untuk bisa menghasilkan kesepakatan bersama dan terkait ruang fiskal untuk memastikan dilakukan dengan baik. (fu/ia)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.