Jogja, dprd-diy.go.id – Jumat (14/08/2020) DPRD DIY menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI. Rapat paripurna terbagi dalam tiga agenda, yakni pidato kenegaraan presiden di depan sidang tahunan MPR RI, pidato kenegaraan presiden dalam rangka peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI, serta pidato kenegaraan presiden dalam rangka penyampian pengantar pemerintah atas RUU APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya.
Nuryadi, Ketua DPRD DIY didampingi para Wakil Ketua DPRD DIY memimpin rapat paripurna yang diikuti Forkompimda DIY dan OPD – OPD DIY secara telekonferensi.
Berlangsung di ruang rapat paripurna Gedung DPRD DIY, para peserta rapat paripurna mendengarkan bersama pidato kenegaraan Presiden RI yang disiarkan langsung dari Gedung DPR RI.
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa semua negara, baik negara miskin dan negara berkembang termasuk negara-negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar Covid-19. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih plus 2,97 persen, namun di kuartal kedua Indonesia minus 5,32 persen.
“Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17-20 persen. Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan,” ungkap presiden dalam pidatonya.
Jokowi menyampaikan bahwa inilah momentum membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, dan menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan.
“Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara upper middle income country. Dan, 25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia negara maju,” ungkap Jokowi.
Pemerintah cepat melakukan perubahan rumusan program, seperti menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini; melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat; menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.
“Atas nama rakyat, bangsa dan negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter, perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit, di laboratorium, di klinik-klinik kesehatan, dan di rumah isolasi, kepada tokoh masyarakat, para relawan, awak media, aparat TNI dan Polri, para ASN di pusat dan di daerah.
Dengan peristiwa pandemi ini, maka reformasi fundamental di sektor kesehatan juga harus kita percepat. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan,” Jokowi menyampaikan ungkapan terimakasihnya.
Menurutnya penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan serta industri obat dan alat kesehatan, harus diprioritaskan. Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus ditingkatkan secara besar-besaran. Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri.
“Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apa pun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya,” lanjutnya.
Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia serta unggul dalam inovasi dan teknologi.
“Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media-digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan,” ungkap Jokowi menyampaikan harapannya.
Jokowi menegaskan bahwa bangsa ini beruntung dan harus bersyukur atas dukungan dan kerja cepat dari pimpinan dan anggota lembaga- lembaga negara yang melakukan langkah-langkah extra- ordinary. Upaya ini dilakukan dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi-strategi besar bangsa.
“MPR dengan cepat membuat payung program baru ‘MPR Peduli Covid-19’ serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita. Dengan sangat cepat, sangat responsif, DPR langsung membahas dan kemudian menyetujui dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian; Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah,” lanjut presiden.
Jokowi mengatakan agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain Pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Respons cepat juga dilakukan oleh DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah, mulai dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD.
“Di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi, BPK secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019, memberikan 36.000 rekomendasi kepada pemerintah, dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai Rp 1,39 triliun.
Tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional, serta keanggotaannya pada Independent Audit Advisory Committee di bawah PBB,” jelas presiden menyampaikan langkah kerja BPK.
Menurutnya Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi e-court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka, guna terus memperluas akses bagi para pencari keadilan.
Pada akhir pidatonya, presiden menyampaikan langkah-lahgkah besar yang harus dilakukan bangsa Indonesia. Menurutnya masih ada waktu selama 25 tahun lagi untuk menyiapkan seabad Indonesia merdeka, serta membangun Indonesia yang kita cita-citakan.
Menurutnya saat ini bukan hanya sola lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan lompatan besar memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi.
“Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan lompatan transformasi besar, dengan melaksanakan strategi besar. Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan,” ungkap presiden menutup pidatonya. (fda)
Leave a Reply