Tolak Pertemuan IMF, GARANG Tuntut Demokrasi Sejati

Jogja, dprd-diy.go.id – Aksi demo yang dilakukan di halaman gedung DPRD DIY pukul 13.00 WIB oleh Gerakan Rakyat Menentang (GARANG) pada Senin (15/10/18). Sekitar lebih dari 50 orang  yang melakukan demo terkait penolakan IMF-Bank Dunia dan penentangan pertemuan maupun keberadaan IMF dan Bank Dunia oleh GARANG. Salah satu orator dalam aksi tersebut mengatakan bahwa pada tanggal 12-14 Oktober 2018 lembaga besar dunia yang dikonstruk penuh oleh pimpinan liberalisme telah menyelenggarakan pertemuannya di Indonesia.

Orator menjelaskan bahwa hampir 600 Milyar rupiah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelenggarakan pertemuan dengan lembaga tersebut. Sementara sampai detik ini penanganan korban di Lombok, Palu, dan Donggala masih sangat terabaikan oleh Tuan Negara, maka dari itu anggaran yang lebih besar dikeluarkan oleh Negara semata-mata hanya untuk melayani kepentingan tuannya.  Lembaga dunia inilah yang sampai detik ini terus memaksa Negara Indonesia, memaksa republik ini, dan terus memaksa Negara untuk memangkas uang rakyat buruh di Indonesia. Lembaga ini pula yang memaksa Negara untuk memangkas anggara  subsidi sosial. Garang menyampaikan bahwa beberapa hal tersebut menyebabkan rakyat sulit mendapatkan fasilitas salah satunya ialah fasilitas kesehatan.

Adapun alasan organisasi GARANG menentang IMF-Bank Dunia :

  1. IMF-Bank Dunia bukanlah lembaga demokratis. Pengambilan keputusan didasarkan pada voting powere yang didominasi Negara-negara besar.
  2. IMF senantiasa memaksakan kebijakakn peengetatan anggaran (austerity) yang mengakibatkan dipangkas atau dihapuskannya subsidi sosial.
  3. Utang Indonesia terhadap Bank Dunia mencapai 1.804 juta dollar AS atau setara dengan 275,4 triliun rupiah.
  4. Selama setengah abad, IMF dan Bank Dunia tidak pernah dievaluasi.
  5. IMF-Bank Dunia menutup ruang demokrasi dengann merepresi gerakan rakyat yang sedang merespon Annual Meeting IMF-Bank Dunia Bali.
  6. Di sektor agrarian, ICIJ mengungkapkan bahwa proyek-proyek Bank Dunia telah mengakibatkan masifnya penggusuran ruang hidup yang berdampak pada 3,4 juta orang (petani, nelayan, dan masyarakat adat/suku bangsa terasing), yang biasanya dilakukan dengan dalih pembangunan infrastruktur.
  7. Disektor ketenagakerjaan, Bank Dunia tidak ada henti-hentinya mendorong skema fleksibilitas pasar tenaga kerja.
  8. Di sekotor pendidikan, Bank Dunia merupakan yang mendanai lahirnya UU Badan Hukum Pendidikan yang sudah dicabut, yang kini lahir kembali bernama UU Pendidikan Tinggi.

Aksi ini mengajak kita semua untuk bersatu dan menjadi tugas bagi kita semua, tugas seluruh organisasi di wilayah manapun sebagai suatu perjuangan menendang jauh liberalisme. (mga/est)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.