Warga Sekitar Sungai Krasak Tegas Minta Izin Penambangan Dicabut

Jogja, dprd-diy.go.id – Kelompok Budidaya Ikan Lumbang Makmur menyuarakan aspirasinya mewakili warga terdampak penambangan di Sungai Krasak Tempel. Kepada Komisi C DPRD DIY, sekelompok warga ini mengeluhkan aktivitas penambangan di Sungai Krasak yang kian mengganggu kehidupan dan lingkungan sekitar.

Ahmad Bisron Irfan, warga sekitar Sungai Krasak mengatakan selama ini pemerintah sudah berusaha membantu namun belum memenuhi keinginan warga. Warga sekitar dengan tegas hanya menuntut pemerintah untuk mencabut izin penambangan yang mulai mengganggu. Sejauh ini warga melihat pemerintah belum memproses kembali permohonan dari warga terdampak.

“Kesalahan sejak awal adalah karena tidak adanya sosialisasi oleh pemerintah setempat. Warga sekitar Sungai Krasak juga tidak dimintai pendapat dan persetujuan sebelum kedua perusahaan tersebut mendapatkan izin,” ungkap Bisron.

Pada audiensi yang dilaksanakan Selasa (5/11/2019) warga terdampak lainnya seperti Linawati turut mengungkapkan keresahannya. Lina mengawali dengan menjelaskan bahwa sebenarnya memang PT Jago Jaya Cemerlang dan PT Rizky Pratama Pakudewa sudah mengantongi izin dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal.

Permasalahan hadir karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat dusun dan proses negosiasi dengan warga masyarakat terdampak. Hal ini semakin terasa aneh mengingat izin diberikan tanpa ada komunikasi yang melibatkan warga sekitar.

Pada awalnya warga memaklumi penambangan yang dirasa memang ditujukan sebagai ladang pemasukan untuk pendapatan asli daerah (PAD), namun melihat situasi seperti saat ini warga tidak tinggal diam. Sejumlah warga terdampak sudah mengajukan surat ke Dinas Perizinan dan Penanaman Modal untuk mencabut surat perizinan.

Lina mengatakan bahwa warga khawatir jika penambangan ini terus dilakukan akan merusak lingkungan dan kehidupan warga sekitar. Menurutnya pelanggaran yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini sudah jelas terlihat. Peraturan soal penambangan pasir yang dilakukan di sungai tidak diterapkan oleh perusahaan ini.

“Dalam peraturan seharusnya penambangan boleh dilakukan sejauh 500 meter dari hulu atau 1 kilometer dari jembatan. Namun faktanya penggalian itu yang terjadi tidak mencapai 1 meter. Masyarakat merasa sangat keberatan dengan adanya penambangan ini karena isu yang berkembang PT Rizky Paku Dewa aktif selama 2 tahun dan PT Jago Jaya Cemerlang selama 3 tahun. Dampak lingkungan dan sumber daya alam kita akan tergali, alat berat yang diturunkan sangat banyak yaitu 37 alat dalam waktu 2 hari itu sudah sangat berdampak signifikan,” jelas Lina mengungkapkan keresahannya.

Lina menambahkan bahwa yang merasakan dampaknya tidak hanya warga sekitar, tapi juga warga dari Magelang Jawa Tengah. Pada dasarnya air tersebut digunakan untuk mengaliri persawahan terutama untuk warga Magelang.

Bisron juga menyampaikan bahwa tanah memang masuk dalam kewenangan DIY, namun air tidak hanya milik DIY. Sejauh ini aktivitas yang sudah dijalankan justru berlangsung di daerah Magelang.

Hal ini diakui oleh Handoko sebagai warga Magelang yang turut merasakan dampaknya. Handoko menambahkan dampak dari penambangan ini adalah kekeringan yang dapat terdampak di 700 hektar tanah warga.

“Jika pengerukan itu tetap terjadi itu artinya sekitar 700 hektar lahan kekeringan. Karena kami juga tidak penampungan air, tanahnya memang miliknya DIY, tapi airnya belum tentu milik DIY,” ungkapnya.

Sejumlah petani di sekitaran Sungai Krasak merasakan dampaknya sulit mengairi sawahnya. Beberapa petani dan warga sekitar menjaga penampungan yang saat ini hanya memiliki air sekitar 4 liter. Sudah banyak air yang berkurang akibat dari penambangan itu, salah satunya disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

Bisron kembali mengatakan agar pemerintah memantau kembali proses dan dampak dari penambangan meskipun sudah diberikan izin. Banyak pula intimidasi yang sudah dirasakan oleh warga sekitar yang dilakukan oleh beberapa aparat. Ancaman yang berada di depan mata adalah upaya dari perusahaan yang terus berupaya melancarkan usahanya.

Lina menegaskan bahwa tuntutan dari warga hanya agar mencabut izin yang sudah diberikan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Pada Perda Nomor 1 Tahun 2018 terutama pada pasal 56-58, sudah dijelaskan pemberhentian penambangan. Lina meminta pemerintah untuk mengabulkan permohonan warga seperti yang dimuat dalam pasal 56-58 , salah satunya dicabut.

Ketua Komisi C DPRD DIY, Arif Setiadi menyatakan akan melakukan pengawasan terhadap aduan ini. Arif turut megatakan akan membicarakan hal ini kepada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal.

“Kami akan lakukan pengkajian dulu dalam komisi. Opsinya kami bisa lakukan pengawasan dengan rapat kerja, dengar pendapat, atau kunjungan lapangan. Tapi kami akan kaji dulu esok hari, saat ada rapat kerja Komisi C dulu di internal),” tanggap Arif setelah mendengarkan aspirasi dari warga. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*