DKI Jakarta, dprd-diy.go.id – Selasa (2/4/2024), Wakil Ketua DPRD DIY, Ir. Atmaji, bersama Ketua Komisi D, H. Koeswanto, S.I.P., dan anggota Komisi D DPRD DIY melakukan kunjungan kerja komisional ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Informasi Republik Indonesia. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas permasalahan Pengembangan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
Pertemuan ini diawali oleh Dr. Drs. Wardani Sugiyanto, M.Pd., Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Pendidikan Vokasi Kemenristekdikti, di ruang rapat lantai 13 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Dr. Sugiyanto menyampaikan kegembiraannya karena Komisi D DPRD DIY terus menjalin komunikasi terkait arah kebijakan dan program pusat serta permasalahan di daerah.
Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD DIY Ir. Atmaji, mewakili Komisi D, menyampaikan maksud kedatangan mereka terkait Pengembangan dan Pengelolaan SMK sebagai Badan Layanan Urusan Daerah (BLUD).
“Melalui BLUD SMK, implementasi teaching factory dan Project Based Learning (PBL) dapat benar-benar dirancang untuk menjadi wadah simulasi industri bagi para peserta didik dalam mengembangkan potensinya, sehingga menghasilkan berbagai produk unggulan yang layak untuk dipasarkan di masyarakat. Namun, meski penerapan BLUD SMK berpotensi meningkatkan pelayanan, efisiensi anggaran, dan mengembangkan potensi sesuai bidang keahlian sekolah, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya,” ungkapnya.
Sugiyanto menjelaskan bahwa
“Saat ini, SMK untuk menjadi BLUD yang dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi cukup sulit sehingga yang kami dorong adalah bagaimana SMK dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya, baik dalam membeli peralatan maupun biaya praktikum dari siswa, sehingga dapat mengurangi alokasi kebutuhan anggaran dari pemerintah daerah msupun pusat.”
Ketua Komisi D, Koeswanto, juga mempertanyakan tentang temuannya terkait pengangguran di DIY yang masih didominasi oleh lulusan SMK. Anggota Komisi D lainnya, Umarudin Masdar S.Ag., menanyakan terkait langkah pemerintah pusat dalam mengurangi pengangguran dari lulusan SMK menurut data BPS.
Sugiyanto menanggapi pertanyaan tersebut, “Banyaknya pengangguran lulusan SMK bisa jadi disebabkan oleh upah yang rendah dari pemberi kerja biasnya masih dibawah UMR, sehingga kompetensi lulusan SMK lebih memilih pekerjaan yang ada luar negeri namun juga tidak ada ketersediaan biaya keberangkatan. Kemenristekdikti memberikan program bantuan keberangkatan dan kemudahan bagi mereka yang ingin berangkat ke luar negeri melalui program LPDP.”jelasnya.
Dr. R. Stevanus Christian Handoko S.Kom., MM., Anggota Komisi D juga berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dan fasilitasi bagi SMK di DIY untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna menghasilkan SDM berkualitas. Pembentukan BLUD SMK diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak demi menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja.
“Semoga pertemuan kali ini membawa angin segar bagi SMK di DIY serta semakin besar dana transfer dari pusat untuk peningkatan kualitas pendidikan SMK,” ucapnya. (NWB)
Leave a Reply