Medan, dprd-diy.go.id – Usai melakukan kunjungan ke Bupati Kabupaten Deli Serdang Provinsi Utara, rombongan Press Tour dengan wartawan unit DPRD DIY berkunjung ke Istana Maemun. Guide menjelaskan istana yang dibangun oleh Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah pada 26 Agustus 1888 dan berhasil diselesaikan pada 18 Mei 1891. Istana Maimun didominasi warna kuning dikarenakan merupakan warisan kasultanan Melayu-Deli. Istana ini terletak di jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun. Istana seluas 2.772 meter persegi dirancang arsitek italia dan menjadi pusat kerajaan Deli. Tepat di depan istana Maemun, berdiri megah masjid Al-Maksum yang dikenal dengan sebutan masjid Agung Medan.

Guide menyebut bahwa istana Maemun saat ini telah menjadi area pariwisata yang dibuka secara umum serta keberadaannya mudah dijangkau. Hal tersebut diamini oleh rombongan Press Tour. Usai mendapatkan sekilas gambaran mengenai istana maemun, peserta rombongan diberikan kebebasan untuk melihat bangunan dan barang-barang kuno peninggalan kerajaan. Termasuk disediakannya pakaian adat kerajaan yang diperbolehkan untuk disewa. Hal tersebut menjadi daya tarik rombongan Press Tour, begitu juga dengan wisatawan lainnya. (S)

 

 

 

Jogja, dprd-diy.go.id – Jumat, (24/02/2017) – Koalisi Mahasiswa Yogyakarta “Peduli Hukum dan Konstitusi” menggelar aksi di halaman DPRD DIY Mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencabut status Gubernur Basuki Tjahaya Purnama.

Dalam orasi aksi di jelaskan alasan Koalisi Mahasiswa Yogyakarta mendesak presiden untuk segera memberhentikan Gubernur Jakarta karena Basuki Tjahaya Purnama telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf a KUHP dan Pasal156 KUHP. Pasal 156a KUHP yang mengancam Ahok dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 (Lima) tahun.

Pemberhentian segera Ahok didasarkan pada ketentuan hukum dalam Pasal 83 ayat (l) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa “Kepala daerah dan Atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena    di dakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Jelas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Pemda, Ahok harus diberhentikan sementara oleh Presiden (Pasal! 83 ayat (3) UU Pemda).

Koalisi Mahasiswa Yogyakarta Menuntut 3 hal pertama, Presiden Jokowi mengambil keputusan, segera menerbitkan Kepres Pemberhentian Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kedua, Karena sampai saat ini belum ada kepastian dari Presiden Jokowi, maka dengan ini kami Mendukung adanya hak angket, serta mendesak agar DPR RI segera melakukan sidang paripurna Untuk menyatakan Presiden melanggar hukum untuk selanjutnya disampaikan kepada Mahkamah konstitusi agar memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran hukum presiden dan ketiga, Meminta kepada Presiden Jokowi agar menjadi panutan dalam kepatuhan hukum.

Plt Sekretaris DPRD DIY Benny Suharsono menemui teman-teman mahasiswa dan menyampaikan “kami selaku sekretariat DPRD DIY akan melaksanakan sesuai fungsi memberikan fasilitasi kepada teman mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Tuntutan dari mahasiswa akan kami tindaklanjuti kepada Pimpinan DPRD DIY. (az)

 

Salah satu keistimewaan DIY adalah bidang kebudayaan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD DIY Dharma Setiawan saat mewakili Penjelasan DPRD DIY terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif arsitektur bangunan berciri khas DIY. Dalam sidang paripurna yang berlangsung pada senin (20/02/2017), Dharma Setiawan mengungkapkan tidak banyak provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah budaya yang begitu panjang dan sekaligus menjadi
saksi peristiwa-peristiwa penting yang ikut menentukan perkembangan kehidupan
manusia di tanah air Indonesia. “Khususnya di Pulau Jawa.”Jelasnya.

Dharma sapaan akrab Dharma Setiawan juga menjelaskan pada abad ke-16 di wilayah Yogyakarta telah berdiri Kerajaan Mataram Islam di Kotagede. Kemudian pada pertengahan abad ke-18 lahir Kasultanan Yogyakarta setelah adanya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 melalui Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX lahirlah DIY. Rangkaian sejarah ini dapat dilihat dari peninggalan yang berupa arsitektur bangunan tradisional antara lain di Kotagede dan Kota Yogyakarta.

Masa penjajahan Belanda juga meninggalkan banyak bangunan berarsitektur kolonial di Yogyakarta yang memiliki gaya arsitektur sebagaimana yang berkembang di Eropa. Contohnya adalah bangunan-bangunan di kawasan nol kilometer kota Yogyakarta. Selanjutnya pada awal abad-19 sampai awal abad-20 banyak bangunan yang dibangun Belanda telah menyesuaikan terhadap iklim dan budaya setempat yang kemudian dikenal dengan arsitektur Indis. Selain gaya arsitektur kolonial dan Indis, terdapat pula bangunan dengan arsitektur Cina di beberapa kawasan di kota Yogyakarta, antara lain di Pakuningratan, Ketandan, dan Pajeksan. Namun semakin berkembangnya DIY saat ini semakin banyak bangunan baru yang dibangun dengan berbagai macam fungsi, bentuk, dan gaya arsitektur. Bangunan-bangunan dengan arsitektur baru ini tersebar di berbagai lokasi berbaur dengan arsitektur bangunan lama yang ada di kawasan- kawasan yang telah mapan dengan karakter yang kuat, seperti kawasan cagar budaya
Kotabaru.

Pada dasarnya tiap kawasan perlu memiliki identitas yang menjadi ciri khas dari
kawasan tersebut. Salah satu yang dapat menunjukkan identitas sebuah kawasan
adalah arsitektur bangunan. Dengan keragaman arsitektur yang ada di Yogyakarta
saat ini, maka muncul pertanyaan: “Bagaimanakah arsitektur bangunan di DIY ini bisa
mendukung terwujudnya identitas Yogyakarta?”

Sampai saat ini Pemerintah Daerah baik DIY maupun Kabupaten/Kota belum memiliki regulasi yang memadai guna mengarahkan perkembangan arsitektur di DIY. Satu- satunya panduan tentang arsitektur yang telah ada adalah Peraturan Gubernur DIY nomor 40 tahun 2013 tentang Panduan Arsitektur Bernuansa Budaya Daerah sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Daerah Provinsi DIY nomor 6 tahun 2012 tentang pelestarian warisan budaya dan cagar budaya namun regulasi tersebut belum dapat
berjalan seeara efektif dan belum dapat memberikan dampak positif karena belum adanya sanksi yang tegas. “Dengan tidak terkendalinya pembangunan bangunan serta lemahnya regulasi dikhawatirkan arsitektur bangunan-bangunan baru akan melunturkan arsitektur bangunan yang telah ada.” Ungkap Dharma.

Lebih lanjut Dharma membacakan pandangan DPRD DIY bahwa Secara yuridis sesungguhnya raneangan peraturan daerah ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya, dimana dalam Lampiran Huruf G Tata Nilai Penataan Ruang dan Arsitektur, mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan tata nilai arsitektur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disiapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Arahan Persyaratan Pola Arsitektur di Kawasan cagar Budaya dan di luar kawasan cagar budaya. Kawasan cagar budaya terdiri atas tiga mintakat utama, yaitu mintakat inti, mintakat penyangga, dan mintakat pengembangan dan mintakat penunjang. Implementasinya diharapkan bangunan baru yang berada di mintakat inti disyaratkan menggunakan rancangan pola lestari asli atau pola selaras sosok, bangunan baru yang berada di mintakat penyangga disyaratkan minimal menggunakan raneangan pola selaras sosok, dan bangunan baru yang berada di mintakat pengembangan disyaratkan menggunakan raneangan pola selaras parsial Sementara itu, bangunan baru yang berada di luar Kawasan cagar Budaya. disyaratkan minimal menggunakan raneangan pola selaras parsial Pengendalian arahan persyaratan selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diatur dalam peraturan perundangan lain.

Perumusan Arsitektur Bangunan Yogyakarta, ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai bentuk eksklusifisme kesukuan dan atau kedaerahan, melainkan sebagai bentuk pengukuhan jati diri ke-Yogyakarta-an sebagai bagian integral dari ke-bhineka tunggal ika-an kebudayaan nasional dan menjadi salah satu bagian dari keberagaman kebudayaan internasional. Disamping itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi jaminan serta amanat kepada setiap orang untuk menjaga, melestarikan serta mengimplementasikan kebudayaan.

Di akhir penjelasan DPRD DIY yang dijelaskan Dharma, diharapkan Panitia Pansua (Pansus) saat membahas Raperda tersebut berjalan dengan dengan baik, lancar, dan konstruktif “yang pada akhirnya semoga Raperda ini dapat membentuk DIY menjadi Daerah yang semakin istimewa dengan ciri arsitektur yang khas. “ (S)

 

 

 

 

Jogja, dprd-diy.go.id – Senin, (2/02/2017), DPRD DIY menyelenggarakan Forum Group Discussion dengan tema Percepatan Implementasi Peta Desa di Ruang Rapur Lt. 2 yang dihadiri kurang lebih 50 orang berasal berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta serta Perguruan Tinggi.

Sebagaimana disampaikan oleh Lina Wahyuni selaku narasumber bahwa Progam Pemetaan Desa merupakan cikal bakal dari satu nawacita mengenai pembangunan Indonesia yang dimulai dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah desa dalam kerangka negara kesatuan. “Amanat nawacita tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.” Tuturnya. Selain itu, penyediaan peta skala besar sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial juga disebut sebagai latar belakang  dari perecepatan implementasi peta  desa.

Tujuan dari percepatan implementasi peta desa ialah untuk mendukung kegiatan pembangunan baik saat perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Adapun dasar hukum penyelenggaraan pemetaan desa adalah UU No. 6 Tahun 2014 UU desa yang terdiri dari empat pasal.

Pertama, Pasal 8-3F : Batas Wilayah Desa dinyatakan dalam bentuk Peta Desa ditetapkan  dalam peraturan Bupati/Walikota. Kedua, Pasal17-2: Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait pembentukan, penghapusan dan penggabungan dan perubahan status desa disertai lampiran peta batas wilayah Desa. Ketiga, Pasal 83-1 :Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Keempat, Pasal 83-3 : Cakupan Kawasan Perdesaan meliputi Penggunaan dan Pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang (RTR)  Kabupaten /Kota, Pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat. (S)

 

 

 

 

Jogja, dprd-diy.go.id – Senin (20/02/2017), dalam Sidang Paripurna, pidato penghantaran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY disampaikan oleh Wakil Gubenur DIY, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X dihadapan pimpinan dan anggota DPRD DIY beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DIY. Pidatonya tersebut berisi tentang pentingnya Raperda Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY.

Penyusunan Raperda tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di DIY. Adapun tujuannya ialah pertama, penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kedua, penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Ketiga, penetapan prioritas penyusunan rencana pembangunan daerah. Keempat, penetapan alokasi biaya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kelima, penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Keenam, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Di akhir pidato penghantarannya, Wakil Gubernur Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X  menyampaikan harapannya agar Raperda tersebut dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya dengan tujuan akhir untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.  (S)

Jogja, dprd-diy.go.id – Kamis, (9/02/2017) DPRD Provinsi Maluku Utara berkunjung ke DPRD DIY. Tujuan kunjungan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Rombongan adalah untuk mendapatkan gambaran retribusi pajak yang diterapkan di DIY. Menanggapi hal tersebut Arif Noor Hartanto mengungkapkan bahwa Pajak Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011. Pajak yang diatur dalam bab II pasal 2 adalah meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Selain perda nomor 3 tahun 2011, DIY memiliki perda nomor 3 tahun 2016 tentang retribusi jasa umum, perda nomor 4 tahun 2016 tentang retibusi jasa usaha.

Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang retribusi jasa umum merupakan perubahan kedua dari perda nomor 11 tahun 2011. Perubahan tersebut di antaranya sebagaimana ditambahkannya satu huruf pada pasal 2 yakni huruf d sehingga jenis retribusi yang diatur dalam perda meliputi; retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan jasa tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dna retribusi pelayanan persampahan/kesehatan.

Adapun Perda nomor 4 tahun 2016, merupakan perubahan dari Perda nomor 12 tahun 2011. Perubahan tersebut di antaranya dapat dicermati pada pasal 1 angka 15 dan 18. Perda nomor 4 tahun 2016, pasal I angka 15 berbunyi surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Adapun Perda nomor 4 tahun 2016, pasal I angka 18 berbunyi pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Selain tentang perda retribusi pajak, peraturan perizinan juga turut ditanyakan. Inung sapaan akrab Arif Noor Hartanto menuturkan DIY juga telah memiliki sejumlah peraturan yang mengatur perizinan termasuk tata cara pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubenur (Pergub) nomor 31 tahun 2015. Tidak hanya persoalan perizinan wilayah yang diatur, begitu juga dalam pelaksanaannya sebagaimana pergub nomor 36 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan izin usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. (S)